Mataram, 28 Juli 2026 – Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Zainal Muttaqin, menjadi salah satu pemateri pada rangkaian Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 yang digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 27-29 Juli 2026
Dalam forum yang mengusung tema "Government Public Relations in the Digital and Artificial Intelligence Era" tersebut, Zainal menyampaikan materi berjudul "Strengthening Public Communication and Public Trust: Membangun SDM Humas Pemerintah yang Humanis". Ia menegaskan bahwa keberhasilan humas pemerintah di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kecepatan menyampaikan informasi, tetapi oleh kemampuan membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang kolaboratif, kredibel, dan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan IGPR Summit 2026 merupakan momentum strategis yang menjadikan Lombok sebagai episentrum Government Public Relations Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, organisasi profesi, media, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam membangun komunikasi publik yang adaptif sekaligus mampu menjawab tantangan era digital dan Artificial Intelligence.
Sementara itu, mewakili Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa humas pemerintah memegang peran sentral dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi teknologi, humas dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kredibilitas pemerintah tetap terjaga.
Menjawab tantangan tersebut, Zainal memperkenalkan konsep Triangle Shield Humas Pemerintah, sebuah model penguatan komunikasi publik yang menempatkan Humas Pentahelix, SAKTI Framework, dan Humas Humanis sebagai tiga pilar utama dalam membangun public trust. Menurutnya, ketiga elemen tersebut saling melengkapi sehingga mampu menjadi pelindung bagi humas pemerintah dalam menghadapi disrupsi era digital dan perkembangan Artificial Intelligence.
"Humas pemerintah harus mampu membangun jejaring kolaboratif melalui pendekatan Humas Pentahelix, memperkuat kompetensi SDM melalui SAKTI Framework, sekaligus memastikan setiap komunikasi dilakukan secara empatik melalui konsep Humas Humanis. Ketiganya menjadi Triangle Shield yang menjaga kepercayaan publik," ujar Zainal.
Ia menjelaskan, Humas Pentahelix merupakan pendekatan yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan komunitas melalui proses stakeholder mapping, listening, engagement, kolaborasi, hingga evaluasi. Menurutnya, stakeholder bukan sekadar sasaran komunikasi, melainkan mitra strategis dalam membangun kepercayaan publik.
Selanjutnya, SAKTI Framework menjadi kerangka kompetensi SDM humas pemerintah yang terdiri atas nilai Sigap, Akurat, Kredibel, Transparan, dan Inklusif. Kerangka tersebut mendorong budaya kerja humas yang diawali dengan mendengarkan, memverifikasi informasi, menyusun narasi yang tepat, mendistribusikan pesan secara efektif, merespons secara cepat, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
Adapun Humas Humanis, lanjutnya, merupakan pendekatan komunikasi yang menempatkan empati sebagai fondasi pelayanan publik.
"Mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menjelaskan, dan melayani sebelum membela diri merupakan karakter utama humas pemerintah. Teknologi dapat mempercepat penyampaian pesan, tetapi empati yang membuat pesan itu dipercaya," tegasnya.
Menurut Zainal, Artificial Intelligence memang mampu membantu humas dalam melakukan pemantauan isu, analisis data, hingga produksi konten secara lebih cepat. Namun, AI tidak akan pernah menggantikan nilai-nilai kemanusiaan, etika, integritas, dan tanggung jawab moral seorang praktisi humas.
"AI boleh menjadi mesin penggerak, tetapi manusia harus tetap menjadi kompasnya. Public trust tidak dibangun oleh algoritma, melainkan oleh komunikasi yang jujur, konsisten, kolaboratif, dan memanusiakan manusia," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Zainal juga memaparkan praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun komunikasi publik, mulai dari penguatan pemetaan pemangku kepentingan, budaya kerja SAKTI, pengembangan listening dan early warning system, orkestrasi narasi lintas perangkat daerah, etika pemanfaatan Artificial Intelligence, hingga pengukuran tingkat public trust sebagai indikator utama keberhasilan komunikasi pemerintah.
Menutup paparannya, Zainal berharap IGPR Summit 2026 menjadi titik awal lahirnya paradigma baru humas pemerintah Indonesia yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga semakin humanis, kolaboratif, dan mampu menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama penyelenggaraan pemerintahan.
"Kecepatan informasi memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih penting. Karena itu, tugas utama humas pemerintah adalah memastikan setiap inovasi teknologi selalu berjalan seiring dengan integritas, empati, dan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh praktisi humas pemerintah dari berbagai tingkatan instansi di seluruh Indonesia, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga perguruan tinggi negeri dan swasta.
Turut hadir mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., Ketua MUI Provinsi NTB Dr. TGH. Badrun, M.Pd., Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital Dr. Noor Iza, S.T., M.Sc., Guru Besar UIN Mataram Prof. Dr. Baiq El-Badriati dan Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, QH., M.A., Sekretaris Jenderal DPP Iprahumas Dr. Mayrianti Annisa Anwar, M.P., serta Ketua PC Iprahumas NTB Suhirman Adita, M.Pd., perwakilan Bank Indonesia NTB, bersama para akademisi, praktisi, dan pegiat komunikasi publik dari berbagai daerah di Indonesia.