Jakarta — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) akan dimulai pada 9 Januari 2026.
Hal tersebut disampaikan Maman saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
“Kami mulai melakukan aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak **2.304.297 UMKM** terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Untuk mendukung pemulihan usaha, pemerintah menyiapkan **delapan Klinik UMKM Bangkit** yang berlokasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Data per 9 Desember 2025 menunjukkan lebih dari **200 ribu UMKM** terdampak merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maman menegaskan pemerintah akan memberikan **relaksasi kredit** bagi UMKM terdampak, berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat serta pembersihan wilayah terdampak bencana dengan dukungan **1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara (ASN)**.
“Pemulihan UMKM ini ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus dilayani agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak,” jelas Maman.
Ia menambahkan, Kementerian UMKM akan terus melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM terdampak agar program pemulihan berjalan komprehensif dan berkelanjutan, melalui koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dilaksanakan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga, yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta instansi terkait lainnya.
Seluruh program tersebut akan bersinergi dengan **Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana** yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya.
“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberi manfaat berupa *cash for work*, sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam pemulihan, tetapi juga memperoleh penghasilan,” pungkas Muhaimin.