Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah terintegrasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan yang legal, tertata, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi aspek krusial dalam pembangunan sarana pendidikan, terutama sekolah terintegrasi yang menggabungkan berbagai jenjang dan fasilitas pendukung dalam satu kawasan. Dengan dukungan lahan yang jelas status hukumnya, pembangunan sekolah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Penyiapan lahan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan agar proses perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai regulasi serta selaras dengan kebutuhan pendidikan di masing-masing wilayah.
Selain mendukung pembangunan fisik, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang dan mencegah potensi konflik pertanahan di kemudian hari. Kementerian ATR/BPN menilai bahwa kepastian hukum atas lahan sekolah merupakan fondasi penting bagi pengembangan sektor pendidikan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan lintas sektor dalam pembangunan pendidikan nasional. Melalui penyiapan lahan oleh Kementerian ATR/BPN, pembangunan sekolah terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat.
Sumber: Infopublik.id