Komitmen Kuat Pemberdayaan Perempuan di Jatim, Gubernur Khofifah Raih Special Achievement Radar Madiun Awards 2025

Apresiasi Program Jatim Puspa dan Putri Jawara Jadi Ikon Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Special Achievement dalam ajang Radar Madiun Awards 2025, Jumat (26/9). Penghargaan tersebut diberikan sebagai pemimpin yang berdedikasi penuh meningkatkan pemberdayaan perempuan di Jatim melalui Program Jatim Puspa dan Putri Jawara.

Penghargaan itu diserahkan oleh Direktur Jawa Pos Radar Madiun Marsudi Nurwahid kepada Gubernur Khofifah yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratma Dewi Agustin di Ballroom Hotel Aston Madiun. 

Atas penghargaan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pemberdayaan perempuan di Jawa Timur. 

“Alhamdulillah terima kasjh atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Saya juga mengapresiasi berbagai pihak yang mendukung pemberdayaan perempuan di Jatim. Ini semakin memantapkan kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan melalui program Jatim Puspa dan KIP Putri Jawara,” katanya.

Diketahui, kedua program tersebut merupakan bukti konsistensi Gubernur Khofifah yang terus memberikan perhatian khusus kepada perempuan kepala keluarga agar bisa mengoptimalkan dan mengefektifkan peran, membangun usaha sehingga bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi.

“Jatim puspa dan KIP Putri Jawara ini adalah program yang bertujuan memberdayakan usaha perempuan lewat bantuan modal produktif untuk pengembangan usaha mikro,” kata Gubernur Khofifah.

“Harapannya tentu agar bisa membantu para perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga untuk mendorong kemandirian ekonomi,” tambahnya. 

Program ini menyasar berbagai profesi, termasuk pelaku usaha UMKM dengan tujuan memberikan dukungan bagi perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. 

“Program ini bisa menjadi bagian yang bisa menunjukkan penguatan pada peran perempuan. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga kita berdayakan supaya mandiri secara ekonomi, mendorong perempuan lebih kuat dan sukses dalam perjuangan ekonomi mereka,” lanjutnya. 

Lebih lanjut disampaikan Gubernur Khofifah, KIP Putri Jawara menjadi kelompok terbesar dengan 1.610 penerima, diikuti oleh KPM Jawara sebanyak 700 orang, PPKS Jawara 578 orang dan eks PPKS Jawara 132 orang. 

Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta dalam bentuk dana tunai, yang disalurkan sejak 11 April hingga 19 Mei 2025. 

"Total anggaran mencapai lebih dari Rp9 miliar, dengan rincian Rp4,8 miliar untuk KIP Putri Jawara, Rp2,1 miliar untuk KIP KPM Jawara, dan Rp1,7 miliar untuk KIP PPKS Jawara dan terakhir Rp396 juta untuk KIP eka PPKS Jawara," terangnya.

Bahkan pada PAPBD mendahului, Gubernur Khofifah memperluas bantuan KIP Putri Jawara dengan menambahkan anggaran sebanyak Rp5.9 miliar bagi 1980 penerima.

Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan tunai, melainkan pada proses pemberdayaan sosial yang menyeluruh. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas program, Dinsos Jatim mengerahkan 61 pendamping di seluruh wilayah. 

"Para pendamping ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengawal proses pemanfaatan bantuan hingga benar-benar menghasilkan dampak," tegasnya. 

Sementara untuk program Jatim Puspa pada tahun 2025 menyasar 109 desa dan 5.034 KPM yang tersebar di 28 kabupaten dan 1 Kota Batu.

“Bantuan Keuangan Khusus Program Jatim Puspa diberikan kepada setiap KPM sebesar 2,5 juta. Total anggaran tahun 2025 sebesar 14.477.825.000,” jelasnya.

Atas keseriusan tersebut, Gubernur Khofifah  juga terus memastikan berbagai bantuan yang diberikan bisa memberikan dampak positif. 

“Tentu tidak hanya bantuan, tapi perlu juga didorong edukasi, sosialisasi, dan mengawal proses pemanfaatan bantuan agar usaha penerima manfaat bisa terus berkembang,” imbuhnya. 

Ia menilai, program ini tidak hanya memberikan bantuan modal finansial, tetapi juga disupport dengan pendampingan dan pelatihan untuk memastikan keberlanjutan usaha para penerima. 

“Semoga kedepan kebijakan dan program-program yang menyasar kepada perempuan bisa lebih dimasifkan lagi supaya semakin berdaya,” pungkasnya.